PGRI Minta Seleksi CPNS Guru 2018 Ditunda

No comment

PGRI Minta Seleksi CPNS Guru 2018 Ditunda

PGRI Minta Seleksi CPNS Guru 2018 Ditunda

PGRI Minta Seleksi CPNS Guru 2018 Ditunda

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) meminta pemerintah menunda seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru, yang berdasarkan jadwal dibuka pada 26 September 2018.

Permintaan penundaan atas dasar PGRI menilai terbitnya PermenPAN dan RB Nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018, salah satu pasalnya mengatur tentang batas usia CPNS maksimal 35 tahun.

Ketua Umum PB-PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, syarat tersebut meresahkan

para guru honorer. Berdasarkan data PGRI, guru dan tenaga pendidikan terutama Kategori 2 (K2) yang telah terdata dalam database pemerintah sejumlah 438.590 orang, dan sisanya honorer K1 yang karena satu dan lain hal tercecer pengangkatannya.

Dari 438.590 guru, yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti tes hanya 13.347 orang, sedangkan sisanya terganjal karena batas usia dimaksimal 35 tahun.

Untuk itu PGRI berusaha memperjuangkan nasib guru honorer. Salah satunya dengan meminta pemerintah menunda seleksi hingga ada regulasi baru yang menyelesaikan masalah honorer.

“Mereka ini telah mengabdi puluhan tahun, mereka dibutuhkan karena kekurangan guru sebagai akibat dari tidak adanya pengangkatan guru selama 10 tahun. Mereka ini sangat berharap perhatian pemerintah untuk kejelasan nasibnya. Sehingga kami meminta agar rekruitmen CPNS guru ditunda hingga adanya regulasi baru untuk menyelesaikan masalah guru dan tenaga kependidikan honorer terlebih dahulu,” kata Unifah dalam konferensi pers di Gedung PGRI, Jakarta, Kamis (20/9)

Protes Guru

Unifah mengatakan, kebijakan pembatasan usia selain meresahkan juga memicu

protes keras para guru honorer, karena pengabdian dan dedikasi puluhan tahun tidak mendapat perhatian pemerintah.

“Kebijakan pengangkatan ini sangat jauh dari rasa keadilan, dan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai CPNS,” tutur Unifah.
Jika pemerintah sulit mewujudkan pengangkatan CPNS untuk para honorer guru dan tenaga kependidikan yang telah terdaftar, ditegaskan Unifah, pemerintah harus memberikan kepastian nasib para huru honorer dengan opsi lain. Salah satu kepastian yang diberikan yakni diangkat sebagai pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja (P3K).

Untuk itu, PGRI mendesak pemerintah segera mengeluarkan regulasi tentang P3K

bagi guru dan merevisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat memihak guru honorer.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/