Permendikbud PPDB Direvisi

No comment

Permendikbud PPDB Direvisi

Permendikbud PPDB Direvisi

Permendikbud PPDB Direvisi

Benang kusut dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 SMA/SMK negeri dengan sistem zonasi mulai diurai. Sejumlah daerah memodifikasi ketentuan kuota 90 persen zonasi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud 51/2018 yang menuai banyak protes calon siswa dan para wali murid.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Khususnya, mengenai kuota jalur prestasi. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menuturkan, berdasar arahan Presiden Joko Widodo, aturan itu harus lebih fleksibel. Terutama pada jalur prestasi.

“Pak Menteri sampaikan agar jalur prestasi luar zonasi dibuat range-nya antara 5 persen sampai dengan maksimal 15 persen. Artinya, diperbanyak,” ujarnya saat dihubungi tadi malam.

Penambahan kuota jalur prestasi tersebut merupakan respons atas aspirasi orang tua peserta didik. Masih ada orang tua yang tidak rela anaknya yang dianggap cerdas dan berprestasi, tetapi tidak bisa menempuh jalur prestasi lantaran kuota tidak cukup.

Didik berharap penambahan kuota itu bisa mengatasi persoalan di daerah-daerah

yang mungkin belum tuntas dengan jalur prestasi kuota 5 persen. Revisi Permendikbud 51/2018 tersebut sudah ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy. “Saat ini prosesnya sudah menuju Kemenkum HAM untuk disahkan. Semoga besok bisa jalan.”

Begitu proses pengesahan tuntas, surat tersebut akan segera diedarkan ke daerah-daerah yang memiliki persoalan pada kuota jalur prestasi. “Daerah-daerah yang tidak bermasalah ya tidak perlu,” katanya.

Dengan penambahan kuota jalur prestasi luar zona, kuota zonasi yang sebelumnya 90 persen akan menyesuaikan.

Modifikasi Kuota Zonasi

Salah satu daerah yang melakukan modifikasi itu adalah Jawa Timur. Setelah sempat ditutup sementara, sistem PPDB SMA/SMK kembali dibuka Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Keputusan membuka kembali sistem tersebut dilakukan dini hari kemarin (20/6), sekitar pukul 00.22. Sebelumnya, sistem ditutup sejak Rabu (19/6) pukul 15.00.

Khofifah menuturkan, sebenarnya pihaknya sudah mengakomodasi berbagai

kegelisahan warga. Baik saat audiensi dengan wali murid di DPRD Jatim maupun menyampaikan langsung kepada Kemendikbud tentang dinamika PPDB di Jatim. “Pak Plt Kepala Dinas Pendidikan juga sudah ketemu, wali murid juga sudah ke Pak Hamid (stafsus Mendikbud/mantan Dirjen Dikdasmen, Red). Jadi, prosesnya sudah panjang,” katanya.

Salah satu keinginan wali murid adalah nilai ujian nasional (unas) yang perlu

diakomodasi. Pihaknya pun kemudian mengapresiasi dan mengakomodasi siswa dengan nilai unas tinggi. Yakni, mengalokasikan kuota 20 persen dalam PPDB. “Ini privilege yang disiapkan pemprov untuk anak berprestasi dalam nilai ujian nasional dalam zona yang sama,” ujarnya.

 

Sumber :

https://www.codecademy.com/tuxIndonesia