• Kartu Jakarta Pintar Plus 2019 Buka Pendaftaran | Simak Persyaratannya

    Kartu Jakarta Pintar Plus 2019 Buka Pendaftaran Simak Persyaratannya

    Kartu Jakarta Pintar Plus 2019 Buka Pendaftaran | Simak Persyaratannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus 2019 tahap kedua. Masa pendaftaran berlangsung mulai 12 Agustus sampai dengan 13 September 2019. Berita Terkait Pembocor Anggaran Aibon Rp 82 Miliar Divonis Bersalah Oknum Satpol PP Pembobol Bank DKI Mengaku Lupa Jumlah Uangnya […]

    Read More →
  • ITB Gelar Pemilihan Rektor, Syarat Calon: WNI

    ITB Gelar Pemilihan Rektor, Syarat Calon WNI

    ITB Gelar Pemilihan Rektor, Syarat Calon: WNI Majelis Wali Amanat (MWA) menggelar pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) periode 2020-2025. Di tengah wacana pemerintah mendatangkan rektor impor, MWA ITB bergeming. Syarat calonnya ditetapkan Warga Negara Indonesia serta setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. MWA akan menggelar pemilihan Rektor ITB itu selama tiga bulan. […]

    Read More →
  • Bentuk-Bentuk Kerugian

    Bentuk-Bentuk Kerugian

    Bentuk-Bentuk Kerugian Wujud Ganti Rugi        Pada  umumnya  ganti  rugi diperhitungkan  dalam  sejumlah  uangtertentu.  Hoge Raad malahan  berpendapat, bahwa penggantian “ongkos,kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu.Namun jangan menjadi rancu; kreditur bisa saja menerima penggantian in natura  dan membebaskan   debitur. Yang tidak dapat adalah bahwadebitur menuntut kreditur agar menerima  ganti rugi dalam wujud laindaripada sejumlah uang.         Pitlo   berpendapat    bahwa  undang-undang  kita tidak memberikandasar yang cukup  kuat untuk  kita  katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu Alasan  pokoknyasebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip seperti itu banyak kesulitan-kesulitan  dapat dihindarkan. Anehnya, kalau ganti rugiitu berkaitan dengan onrechtmatige daad, maka syarat “dalam wujudsejumlah uang” tidak berlaku, karena Hoge  Raad  dalam kasus seperti itumembenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain.         Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan  adanya kepentingan  yangmempunyai  nilai  uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya  biasanya   menimbulkankerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Bentuk-Bentuk Kerugian       Bentuk-bentuk  kerugian dapat  kita bedakan atas dua bentuk yakni : a.Kerugianmateriil Kerugianimmateriil Undang-undang     hanya   mengatur penggantian kerugian yang bersifatmateriil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugianyang  immateriil, tidak berwujud, moril,  idiil,  tidak  dapat dinilai denganuang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan  batin, rasatakut, dan sebagainya. Kesimpulan         Ganti   rugi  sebagai  akibat pelanggaran  norma, dapatdisebabkan karena wanprestasi   yang merupakan perikatan bersumber perjanjian  dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang.  Gantirugi sebagai akibat wanprestasi yangdiatur di  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  dapat jugadiberlakukan bagi ganti rugi  sebagai akibat  perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujudganti rugi dapat berupa natura  (sejumlah  uang) maupun innatura. Baca Juga : Buku gratis di internet Mozilla Firefox Versi Terbaik CARA MUDAH HAPUS TATO DENGAN GARAM KREASI DAN CARA […]

    Read More →
  • KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

    KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

    KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA          Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau duapihak, berdasarkana mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal daripihak yang lain, dan pihak yang lain  berkewajiban untuk memenuhituntutan itu.         Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau siberpiutang, sedangkan   pihak    yang berkewajiban memenuhi tuntutandinamakan  debitur atau si berutang. Tuntutan  atau  kewajiban tersebut lazimnya disebut  sebagai  prestasi. Pasal 1234 KUHPerdata : “Tiap-tiap  perikatan  adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Menurut Pasal  1234  KUHPerdata prestasi itu dibedakan atas : Memberikansesuatu Berbuatsesuatu Tidakberbuat sesuatu      Dalam hal debitur  atau si berutang tidak memenuhi  kewajibannya atautidak memenuhi   kewajibannya    sebagaimana mestinya  dan tidakdipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya,  maka ada akibat-akibat hukum yangbisa menimpa dirinya yaitu : Pertama-tama,  sebagai yang disebutkan dalam pasal 1236 KUHPerdata : “si berutang  adalah  wajib  memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang,  apabia  ia telah membawa dirinya   dalam   keadaan   tak   mampu untuk menyerahkankebendannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya” dan 1243 KUHPerdata  : “Penggantian    biaya,   rugi   dan   bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan […]

    Read More →
  • Definisi Telematika

    Definisi Telematika Orang Indonesia ternyata memang sering sekali mengadopsi bahasa. Salah satu contohnya adalah kata “TELEMATIKA” yang seringkali diidentikkan dengan dunia internet di Indonesia. Dari hasil pencarian makna telematika ternyata Telematika merupakan adopsi dari bahasa Prancis yang sebenarnya adalah “TELEMATIQUE” yang kurang lebih dapat diartikan sebagai bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Para praktisi […]

    Read More →
  • Ketua KADIN Indonesia Komite Taiwan, S.D Darmono Luncurkan Buku Terbaru di Taipei

    Ketua KADIN Indonesia Komite Taiwan, S.D Darmono Luncurkan Buku Terbaru di Taipei

    Ketua KADIN Indonesia Komite Taiwan, S.D Darmono Luncurkan Buku Terbaru di Taipei Ketua Kadin Indonesia Komite Taiwan, Setyono Djuandi Darmono atau yang biasa disapa S.D Darmono baru saja menerbitkan sebuah buku berjudul ‘Building A Ship While Sailing’ di National Taiwan University of Science and Technology, Taipei. Dalam peluncuran buku tersebut, Darmono menyampaikan bahwa Indonesia sedang […]

    Read More →
  • Perang Dagang AS dan Tiongkok Ciptakan Peluang Bagi Indonesia

    Perang Dagang AS dan Tiongkok Ciptakan Peluang Bagi Indonesia

    Perang Dagang AS dan Tiongkok Ciptakan Peluang Bagi Indonesia Jakarta – Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengganggu rantai pasokan global dengan menekan pengembangan perdagangan dunia secara terus menerus. Tidak hanya sebagai ancaman, Indonesia perlu melihat perang ini sebagai persaingan kooperatif yang mencakup kerjasama dan kompetisi. Indonesia perlu melihat peluang tanpa melupakan ancaman […]

    Read More →
  • Lewat Program Beasiswa Yamaoka, Yanmar Terus Ciptakan Generasi Masa Depan Sepak Bola Indonesia

    Lewat Program Beasiswa Yamaoka, Yanmar Terus Ciptakan Generasi Masa Depan Sepak Bola Indonesia

    Lewat Program Beasiswa Yamaoka, Yanmar Terus Ciptakan Generasi Masa Depan Sepak Bola Indonesia Yanmar Co., Ltd. melalui program Beasiswa Yamaoka tahun ini, kembali memberikan beasiswa kepada 16 anak Indonesia berusia 13 tahun yang berbakat dalam sepak bola. Beasiswa ini diberikan agar mereka dapat melanjutkan pendidikannya dengan tetap diiringi pelatihan sepak bola. Beasiswa tersebut akan membantu […]

    Read More →
  • Hukum Perdata yang Berlaku Di Indonesia

    Hukum Perdata yang Berlaku Di Indonesia

    Hukum Perdata yang Berlaku Di Indonesia Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.berikut in adalah hukum perdata yang berlaku di Indonesia.Pengertian hukum privat (hukum perdata materil) adalah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan. Selain hukum […]

    Read More →
  • Kedaluwarsa

    Kedaluwarsa

    Kedaluwarsa Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah suatu alat untuk memperoleh susuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian menurut ketentuan ini, lampau waktu tertentu seperti yang ditetapkan dalam undang-undang, maka perikatan hapus. Dari ketentuan Pasal tersebut diatas dapat […]

    Read More →