Administrasi Pendapatan Dan Belanja Keuangan

Administrasi Pendapatan Dan Belanja Keuangan

Pendapatan Daerah

  1. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dengan menambah ekuitas dana yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci dalam urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pendapatan daerah terdiri atas:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  • Dana Perimbangan; dan
  • Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah, selain PAD dan Dana Perimbangan, adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakkan dan retribusi dan di iringi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan pada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan akutanbilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna memperkuat otonomi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

  1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daeaarah tidak memebebani rakyat dan relatif netral terhadap fiscal nasional.
  2. Jenis pajak dan retribusi yang dipungut oleh daerah hanya yangditetapkan dalam undang-undang.
  3. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam menetapkan tariff pajak daerah dengan batas tarif minimum dan maxsimun yang ditetapkan dalam undang-undang.
  4. Pemerintahan daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UUD sesuai kebijakan pemerintah daerah.
  5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara refentif dan korektif.

sumber: https://lakonlokal.id/60-juta-pelanggan-kartu-sim-prabayar-sudah-teregistrasi/